Humas Polres Halut —* Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Halmahera Utara, Polda Maluku Utara, kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketersediaan distribusi energi bagi masyarakat. Pada Rabu (18/11/2026), tim berhasil mengungkap dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Desa Daru, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara.
Dalam pengungkapan yang berlangsung sekitar pukul 14.00 WIT tersebut, petugas mengamankan total 350 liter BBM bersubsidi yang terdiri dari 125 liter jenis Pertalite dan 225 liter Minyak Tanah, beserta satu unit kendaraan roda empat jenis pick up.
Kapolres Halmahera Utara AKBP Erlichson Pasaribu, S.H., S.I.K. melalui Kasat Reskrim Polres Halmahera Utara IPTU Sudomo Latani, S.H. menyampaikan bahwa penindakan ini berawal dari penyelidikan tim di lapangan terkait adanya dugaan aktivitas pengangkutan BBM bersubsidi secara ilegal untuk diperjualbelikan kembali.
“Menindaklanjuti informasi dan surat perintah tugas penyelidikan, tim langsung bergerak menuju Desa Daru, Kecamatan Kao Utara. Di lokasi, petugas mendapati satu unit mobil pick up yang mengangkut belasan jerigen berisi BBM bersubsidi,” ujar IPTU Sudomo Latani dalam keterangannya, Rabu malam (18/11/2026).
Dari hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP), petugas mengamankan seorang pria berinisial JN selaku pemilik kendaraan sekaligus pemilik muatan BBM tersebut. Adapun barang bukti yang berhasil disita meliputi:
• 1 (satu) unit kendaraan mobil pick up;
• 5 (lima) jerigen ukuran 25 liter berisi BBM jenis Pertalite;
• 9 (sembilan) jerigen ukuran 25 liter berisi Minyak Tanah.
Sekitar pukul 14.30 WIT, terduga pemilik beserta seluruh barang bukti langsung dibawa menuju Mapolres Halmahera Utara guna menjalani proses pendataan, pemeriksaan lebih lanjut, serta gelar perkara untuk peningkatan status ke tahap penyidikan.
Atas perbuatannya, terduga pelaku disangkakan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Menutup keterangannya, IPTU Sudomo Latani mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak melakukan praktik penimbunan maupun niaga BBM bersubsidi tanpa izin, karena hal tersebut dapat merugikan masyarakat luas yang berhak menerimanya. Pihak kepolisian juga mengajak warga untuk segera melapor apabila menemukan indikasi penyalahgunaan distribusi BBM di wilayah hukum Polres Halmahera Utara.


